Pemilu 2019 Rentan Serangan Cyber, Ini Kata Pengamat

Serangan cyber makin marak terjadi terutama dalam momen tertentu. Misalnya menjelang Pemilu 2019 yang akan dilaksanakan 17 April mendatang. Momen ini dimanfaatkan oleh para hacker untuk mencuri data berharga, bahkan mengacaukan Pemilu 2019.

Serangan cyber ini harus dibendung oleh Pemerintah Indonesia guna mensukseskan Pemilu 2019. Khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi sasaran utama serangan cyber. Tahun 2018 lalu, situs KPU Jawa Barat pernah diretas.

Beragam cara harus dilakukan KPU dan stakeholder untuk mengatasi cerangan cyber selama momen Pemilu 2019 berlangsung. Mulai dari meingkatkan sistem keamanan dan lainnya.

Terkait rentannya serangan cyber terhadap stakeholder khususnya KPU, Redaksi Selular.ID meminta tanggapan Alfons Tanujaya, Pengamat Sekuriti PT. Vaksincom melalui pesan singkat.

“Tentunya penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU menjadi target yang paling menarik untuk diserang karena semua mata tertuju ke KPU. Baik pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan seperti peretas yang ingin eksis dan pamer atau pihak yang berkepentingan misalnya mengacaukan pemilu dan secara tidak langsung berusaha mendelegitimasi pemilu. Ini akan terjadi dan mencapai puncaknya pada tanggal 17 April dan beberapa saat setelah pemilu selesai hingga hasil di umumkan,” ujar Alfons.

Alfons Tanujaya, Pengamat Sekuriti PT. Vaksincom (Source:Linkedin)

Disampaikan Alfons, KPU harus menjaga situs dan servernya sebaik mungkin dari peretasan.

“Sebenarnya secara strategis keputusan KPU menjalankan proses perhitungan suara secara semi manual namun terbuka adalah langkah yang bagus dan efektif untuk menangkal issue rekayasa data hasil pemilu. Sebab masyarakat bisa melihat sendiri hasil pemilu di TPS dan melakukan pengecekan atas hasil C1,” jelas Alfons.

Menurut Alfons, koordinasi lain yang bisa dilakukan adalah dengan melibatkan Badan Cyber dan Cybercrime. Tujuannya untuk melihat adanya potensi tindakan kriminal yang perlu di tindak tegas. Soal perangkat dan sistem keamanan, menurut Alfons, seharusnya tim IT KPU dan lembaga negara cukup tahu.

“Yang lebih penting adalah koordinasi antar lembaga dan keterbukaan informasi yang bisa diakses atau crosscheck oleh masyarakat akan meningkatkan kepercayaan terhadap KPU dan pemerintah,” tandas Alfons.

Jika sudah terkena serangan cyber, Alfons menyebutkan bahwa KPU harus mencari cara ampuh agar tidak terjadi peretasan lagi.

“Sebaiknya data penting yang sifatnya strategis jangan pernah di posisikan dalam kondisi rentan untuk di retas atau di rubah,” tutup Alfons.